mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra mengaku heran melalui ditetapkannya bendera aceh dan mirip dengan bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
kata yusril, penetapan bendera milik gam itu tidak sesuai dengan kesepakatan dari pertemuan konsultasi diantara gubernur aceh dengan sederat pejabat pemerintah tergolong unsur kementerian selama negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, juga wakil ketua dpr priyo budi santoso, selama hotel sultan, jakarta selama 17 desember 2012.
dalam pertemuan itu disepakati membeli simbol bendera kesultanan aceh, papar yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang ada tokoh, agar membayar input penentuan bendera aceh dan lambang aceh sebagaimana dan ada selama perjanjian helsinki dan memperlihatkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. seluruh tokoh dan diundang sepakat bahwa penentuan bendera serta lambang jangan meninggalkan polemik dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Harga dan Informasi Mobil Honda - Mencari Dealer Honda - Dealer Honda - Dealer Honda
bahkan, ketika digarap bendera berwarna merah melalui gambar bulan sabit juga bintang, juga bentuk pedang dan terdiri tulisan berbahasa arab, dan hadir ikut tertawa kenapa bendera yang disahkan pemprov aceh sekarang berbeda dengan dan diusulkan di pertemuan lalu, kata yusril.
meski terlalu, dia harapkan kontroversi pemerintah pusat melalui pemprov aceh bisa diselesaikan segera melalui tidak berdampak pada nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera serta lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera yang disahkan dpr aceh serta gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menungkapkan, sekalipun qanun sudah disahkan dpr aceh, tapi tetap mampu dibatalkan jika terbukti melanggar konstitusi. qanun itu tak boleh bertentangan melalui peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tidak dapat diberlakukan, ujarnya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, sudah berada di aceh untuk berhadapan melalui gubernur aceh zaini abdullah. diinginkan, dari pertemuan tersebut lahir suatu kesepakatan agar merevisi bendera aceh dan sudah mirip dengan bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda agar menungkapkan hasil evaluasi kepada 12 poin selama pada qanun.
kami amat tidak terima melalui adanya kegiatan pengibaran bendera yang disahkan tersebut, ujarnya.