mahasiswa pada kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah untuk menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak dan masih marak terjadi sangat merugikan dan mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus menghapuskannya sebab bertentangan melalui kualitas keadilan dalam negeri ini, tutur ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia menungkapkan,sistem buruh kontrak dan telah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak banyak dasar hukumnya tetapi di kenyataannya dalam negeri ini sistem tersebut baru diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus tegas menghentikan juga menghapuskannya.
nasib buruh di negeri ini baru memprihatinkan sebab perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak itu, sehingga pemerintah mesti tegas menghapuskannya, katanya.
Informasi Lainnya:
ia menyewa kepada pemerintah agar menyerahkan sanksi pada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing kepada buruh, ataupun buruh kontrak dan tak sesuai melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak selama hapus, mahasiswa juga membayar agar buruh diberi upah pantas apalagi bagi mereka yang bekerja dalam atas masa normal yaitu pada atas 12 produk.
eksploitasi melalui upah rendah juga tak layak juga baru terjadi padahal mereka harus bekerja selama atas normal selama 12 jam agar perusahaan. buruh menyimpan dieksploitasi. ini mesti dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah harus langsung melindungi buruh dengan membayar perusahaan memberlakukan produk kerja di delapan produk, juga tidak dulu di 12 merek supaya buruh tidak lagi tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini oleh karenanya harus dilindungi.
perusahaan serta mesti menetapkan upah buruh dan pantas sesuai dengan upah minimun provinsi (ump) dan ditetapkan pemerintah sebab masih banyak perusahaan selama daerah ini dan tidak memberikan upah buruh pas dengan standar ump, katanya.
ia juga mendesak untuk perusahaan agar menyerahkan garansi hari tua bagi buruh, garansi kesehatan yang bersifat wajib juga membentuk peradilan perburuhan terhadap buruh pada daerah untuk bisa mencari perlindungan hukum dari pemerintah.
moment hari buruh 1 mei ataupun digemari hari buruh sedunia mesti merupakan moment untuk tambah mensejahterakan buruh, serta pemerintah agar selalu menawarkan lapangan kerja bagi penduduk dan memberikan studi juga layanan kesehatan kepada semua penduduk selama negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.