indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan umum langsung menganggarkan peraturan pembatasan dana kampanye, bagus untuk partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya sejak parpol dinyatakan lulus verifikasi, agama itu dikeluarkan tapi hingga sekarang belum, papar peneliti politik icw abdullah dahlan pada antara di jakarta, jumat.
dia menilai peraturan itu berguna karena parpol wajib melaporkan juga mencatat dana kampanyenya, disamping untuk memperjelas klausul mengenai dana kampanye bersifat publik di undang-undang.
misalnya perihal rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan mencari pelaporan dana kampanye makanya objeknya bukan hanya parpol, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
menurut dia bila dana kampanye caleg tak ikut dilaporkan dengan demikian pelaporan dana kampanye partai belum memperlihatkan laporan sesungguhnya, maka beranjak masuk dana kampanye merupakan tidak terkontrol.
jangan sampai dana dari tindak pidana masuk supaya pendanaan politik, katanya.
kpu sendiri tengah mempersiapkan regulasi dan membuat rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan mesti dibuka dan dilaporkan pembukuannya pada peraturan kpu perihal dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik lalu.